Pilkada Maluku 2018 Dimenangkan Pasangan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali

Agen Casino

Pilkada Maluku 2018 Dimenangkan Pasangan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali – Sesudah lewat proses pengambilan suara lagi di sejumlah lokasi, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya mengambil keputusan hasil akhir pencapaian nada dalam Pemilihan kepala daerah Maluku Utara tahun 2018. Akhirnya pasangan Abdul Gani Kasuba serta Al Yasin Ali yang diusung PDIP serta PKPI jadi pemenang.

“Mengatakan resmi hasil pencapaian Pengambilan Nada Lagi (PSU) di enam desa yakni Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-dum, serta Desa Akelamo Kao di Kecamatan Sanana serta Kecamatan Taliabu Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Penentuan Gubernur serta Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2018,” tutur Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (13/12) seperti diambil Pada.

Lewat putusan itu MK mengambil keputusan hasil pencapaian nada seperti berikut; pasangan calon Nomer Urut 1 Ahmad Hidayat Mus serta Rivai Umar mendapatkan 175.749 nada, Nomer Urut 2 Burhan Abdurahman serta Ishak Jamaluddin mendapatkan 139.365 nada, Nomer 3 Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali mendapatkan 176.669 nada, serta pasangan calon Nomer Urut 4 Muhammad Kasuba serta Madjid Husen mendapatkan 63.902 nada.

Dalam putusan itu Mahkamah ikut menggagalkan Surat Ketetapan KPU Propinsi Maluku Utara bernomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 mengenai Penentuan Rekapitulasi Hasil Hitungan Pencapaian Nada serta Hasil Penentuan Calon Gubernur serta Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2018.

“Memerintah termohon (KPU Maluku Utara) untuk melakukan putusan ini,” lebih Anwar.

Selain itu berkaitan dengan pendapat beberapa kecurangan atau tindak pidana yang dikerjakan pasangan calon Nomer Urut 3 Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali ataupun pasangan calon Nomer urut 1 Ahmad Hidayat Mus serta Rivai Umar, Mahkamah mengatakan jika hal itu bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Sedang pada permintaan pemohon (Paslon Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali) untuk mendiskualifikasi Paslon Nomer Urut 1, Mahkamah menyatakan jika dalam ketentuan perundang-undangan yang laku kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon ialah kewenangan KPU serta Bawaslu hingga keinginan itu tidak beralasan menurut hukum.

“Menimbang pada dalil pemohon yang lain, Mahkamah tidak memperoleh bukti yang memberikan keyakinan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon, hingga Mahkamah memiliki pendapat dalil pemohon yang lain tidak berkaitan untuk diperhitungkan,” jelas Hakim Konstitusi.